Posted by: yaniesbe | November 27, 2012

Masa Depan Peleburan Nickel, Antara Peluang dan Ancaman

Dampak Undang-Undang No. 9–2009 adalah positif dan sangat menarik buat perkembangan pengolahan tambang di Indonesia.

Semangat UU No. 9-2009 yang kemudian diikuti dengan  PP 23-2010 dan PERMEN ESDM Nomer 7-2012, tampaknya bergulir positif. Hal ini terlihat dengan ramainya para “pengeksport tanah-air”  mulai berkonglomerasi  dengan investor yang lebih besar atau bergerak sendiri mengajukan ijin pelaksanaan feasibility study dan desain pengolahan dan pemurnian (smelting)  di berbagai lokasi di Indonesia.

Menurut  Dirjen Minerba,  hingga Agustus 2012 tak kurang 185 perusahaan mengajukan ijin pembangunan smelter. (Bisnis Indonesia, 5 Agustus  2012). Ini tentu sebuah sinyal positif  investasi di Indonesia yang tidak boleh salah penangannya. Agar dampak investasi ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Jika dilihat jumlah proposal yang begitu banyak, kita yakin, tidak akan seluruh perusahaan sampai pada keputusan membangun smelter. Membangun smelter, membutuhkan modal yang sangat besar. Investasi pengolahan dan pemurnian bergerak dari kisaran US$ 100M-200 M (tentu tergantung rencana keluaran (output) produksinya. Hanya pemain-pemain besar, seperti Vale, Weda Bay Nickel, yang akan memilih smelter dengan output nikel berkadar > 50%, karena segmen pasarnya yang sudah jelas, sumber material yang dimiliki,  dan kontrak jangka panjangnya.

Yang akan menjadi pilihan utama sepertinya adalah membangun Ferro-Nikel Smelter (dengan kandungan kadar nikel 14-20% Nickel. Pilihan Fe-Ni smelter dipilih karena kebutuhan pasar (terutama China) yang sangat besar untuk kedua mineral ini, yang berdampak kemudian pada besarnya volume penjualan nantinya.  Semakin besar volume penjualan maka akan semakin besar pula keuntungan yang didapat investor,  sehingga semakin cepat biaya investasi kembali.

Beberapa tantangan :

1.  Zonasi  smelting area dan Sumber Energi

Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan zonasi dimana smelter ini akan dibangun. Walaupun demikian investor akan memilih lokasi-lokasi yang sumber energynya tersedia dengan mudah, misalnya di daerah Maros (Sulawesi Selatan)  sekitar Probolinggo (Jawa Timur) atau Halmahera. Sulawesi Tenggara dan sekitarnya akan menjadi daerah menarik, jika tersedia listrik dan infrastruktur lain yang menjadi kebutuhan utama smelter tersedia.

Pemerintah harusnya segera memberi arahan dimana smelter-smelter ini harusnya dibangun, yang lebih baik jika dikaitkan dengan pusat-pusat pengembangan area yang ditetapkan dalam MP3EI dan kemudian alur transportasi produksi  dari smelter-smelter ini diintegrasikan lagi ke dalam jalur “Pendulum Nusantara” yang  ada dalam master plan PELINDO.

2.  Sumber Daya Manusia

Dengan akan dibangunnya smelter-smelter ini, akan terbuka luas lapangan pekerjaan.  Smelter dengan kapasitas  100,000 ton/year Fe-Ni, akan membutuhkan 700-1500 tenaga kerja. Tenaga kerja dari level laborer hingga Engineer menurut saya akan dapat mudah didapat di sekitar lokasi smelter. Sementara untuk senior engineer/maintenance/operation hingga managerial akan menjadi peluang tersendiri bagi para professional Indonesia.

3.  Lingkungan

Beroperasinya smelter-smelter baru akan mengintensifkan operasi penambangan. Temuan dari pemantauan udara yang menunjukkan pencemaran dibibir laut daerah tambang sekitar Tojo Una-unda, Bahudopi/Morowali (Sulteng), menjadi ancaman yang sangat serius untuk linkungan. Pemilik IUP terkadang jauh dari mengoperasikan tambang berwawasan lingkungan (green mining). Sementara pengawas-pengawas tambang (Mine Inspector) baik dari tingkat Dinas atau Pusat kadang hanya “berkunjung” saja, tanpa menyadari bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan yang massif di ekosistem sekitar tambang.

Lihatlah  beberapa areal bekas tambang  yang ditinggalkan beberapa pemilik IUP, sedih rasanya melihat bekas tambang menjadikubangan-kubangan tanpa reklamasi.  Sementara dana reklamasi tidak jelas digunakan kemana. Padahal bahan tambang/mineral, sebenarnya adalah pemberian (granted) dari Tuhan yang tidak bisa diperbaharui. Ia akan habis tak bermanfaat bersama keserakahan dan pengolahan yang semena-mena.

Semoga diberikannya ijin-ijin operasi penambangan tidak hanya menjadi tujuan jangka pendek Kepala Daerah, karena mengejar  royalti apalagi berharap beberapa fasilitas-fasilitas atau pemberian tak resmi lain yang hanya menjadi kepentingan pribadi.

Operasi tambang dan pengolahan hasilnya yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (good mining practice) selain menunjukkan bahwa kita menjaga keberlangsungan lingkungan untuk anak-anak cucu kita, juga sebagai tanda syukur bahwa kita telah dikarunia sumber yang teramat banyak dan sebenarnya tak ternilai harganya. Tanpa prinsip kehati-hatian….maka tunggulah bencana yang akan segera datang……

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: